Strategi Penyederhanaan Partai Politik Era Reformasi di Indonesia

Wacana penyederhanaan partai politik kian banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Sejumlah pengamat politik dan politisi di DPR sepakat perlu adanya penyederhanaan partai politik dalam Undang-Undang Partai Politik yang saat ini tengah digodok di DPR.

Penyederhanaan ini berpotensi menstabilkan pemerintahan dalam sistem presidensial. Tanggapan pro dan kontra berkembang dan ini merupakan bagian dari pendewasaan demokrasi. Yang pro maupun kontra memiliki argumentasi yang diyakini sebagai bagian dari demokrasi. Terlepas dari argumentasi yang dibangun oleh para elit partai politik, masyarakat pun ikut larut dalam eforia politik demokrasi.

Langkah strategis

Upaya untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi tentunya perlu belajar dari masa lalu, dimana ada unsur baik sebagai nilai plus, juga ada unsur negative sebagai bagian dari nilai minus. Unsur nilai plus minus tersebut juga perlu disandingkan dengan kepentingan demokrasi lain seperti masyarakat sebagai pemilih, KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan pemerintah sebagai fasilitator. Ada beberapa langkah strategis yang perlu dikembangkan bila masyarakat politik berkehendak untuk menyederhanakan partai politik. Langkah tersebut yaitu :

  1. Masyarakat perlu mendorong elit politik untuk setuju adanya peningkatan ET dan PT.
  2. Masyarakat perlu untuk menguatkan keberadaan partai politik yang  ada , yang memenuhi  peningkatan ET dan PT dimasa depan.
  3. Masyarakat perlu berhati-hati untuk mau diajak dalam rangka pembentukan partai politik baru.
  4. Masyarakat pemilih untuk secara aktif dapat  mengalihkan pilihan pada partai politik yang memiliki kursi di parlemen secara signifikan dan pro rakyat dan pro pembangunan utamanya pengembangan demokrasi Pancasila.
  5. Kembali kepada makna terdalam demokrsi Pancasila.

Selain dari lima usulan yang tertuang diatas, ada juga cara lain yang ditawarkan untuk menyederhanakan partai, diantaranya: penggunaan sistem distrik, electoral threshold (ET) / proporsional, dan parliamentary threshold (PT),.

Dalam sistem distrik, teritori sebuah negara dibagi menjadi sejumlah distrik. Banyaknya jumlah distrik itu sebanyak jumlah anggota parlemen yang akan dipilih. Setiap distrik akan dipilih satu wakil rakyat.

Metode the winner takes all ini akibatnya menjadi insentif negatif bagi partai kecil. Dalam studi perbandingan, sistem distrik ini memang merangsang partai kecil untuk membubarkan diri, atau menggabungkan diri dengan partai lain, agar menjadi mayoritas. Dalam perjalanan waktu, sistem ini hanya menyisakan dua partai besar saja. Partai kecil lainnya terkubur dengan sendirinya.

Kelebihan sistem distrik dalam menyederhanakan jumlah partai karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik (daerah pemilihan) hanya satu, akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan dan mengadakan kerjasama. Dengan berkurangnya partai, pada gilirannya akan mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional. Selain itu, sistem distrik dapat meningkatkan kualitas keterwakilan karena wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat, dan dengan demikian ia akan mendorong untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Meskipun diakui sistem distrik diakui dapat menyederhanakan jumlah partai politik, namun untuk saat ini sistem tersebut belum menjadi pilihan bagi Indonesia. Mengingat realitas sosial masyarakat Indonesia yang heterogen sehingga cukup sulit menerapkan sistem distrik. Karena dari golongan-golongan yang ada, golongan minoritas dikhawatirkan tidak terakomodir.

Sedangkan Sistem proporsional memiliki mekanisme tersendiri untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Penyederhanaan partai politik dalam rangka menghasilkan parlemen dan pemerintahan yang efektif, dalam era reformasi ini perundang-undangan menerapkan Electoral Threshold pada Pemilu 1999 dan 2004, dan terbukti dari 48 partai politik peserta Pemilu 1999 berkurang menjadi 24 partai politik pada Pemilu 2004.

Dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Electoral Threshold didefinisikan sebagai ambang batas syarat angka perolehan suara untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya. Artinya berapapun kursi yang diperoleh di parlemen, untuk turut kembali dalam pemilihan umum berikutnya harus mencapai angka Electoral Threshold itu. jadi, partai politik yang gagal memperoleh batasan suara minimal berarti gagal untuk mengikuti pemilu berikutnya.

Pemilu 2004 menerapkan angka electoral threshold menjadi 3% dari perolehan suara sah nasional. Hal ini dilakukan untuk lebih memperketat partai-partai yang mengikuti Pemilu berikutnya. Semangat dari peningkatan threshold yang semakin besar yaitu untuk membangun sistem multipartai sederhana dengan pendekatan yang lebih moderat. Dengan threshold 3%, partai yang bisa mengikuti Pemilu 2009 hanya tujuh partai, yaitu Golkar, PDIP, PKB, PPP, PAN, Partai Demokrat, dan PKS. Tetapi faktanya di parlemen ada 17 partai. Hal ini yang mengurangi keefektifan parlemen dalam bekerja karena lambat. Artinya penerapan Electoral Threshold ternyata tidak membuat partai mengerucut dan mendukung tata kelola parlemen yang efektif .

Pada kenyataannya, sistem proporsional(ET) saja belum dapat menjalankan fungsinya untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia dengan efektif. Sehingga parliamentary threshold (PT) dinilai sebagai cara ideal untuk menyederhanakan partai. PT tidak melanggar konstitusi dan itu sesuai dengan tujuan dalam menyederhanakan sistem partai.

Parliamentary Threshold (PT) adalah ketentuan batas minimal yang harus dipenuhi partai politik (parpol) untuk bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Batas minimal yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU Pemilu Legislatif adalah sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara dalam pemilu. Dengan ketentuan ini, parpol yang tak beroleh suara minimal 2,5 persen tak berhak mempunyai perwakilan di DPR. Sehingga suara yang telah diperoleh oleh parpol tersebut dianggap hangus.

Melalui PT sebuah partai tidak perlu membubarkan atau menggabungkan diri bila ingin ikut dalam pemilu berikutnya. PT dinilai lebih efektif menjaring parpol yang serius memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena selama ini banyak elite politik mendirikan parpol hanya untuk merebut posisi politik.

Selain menggunakan PT dan ET, untuk membatasi jumlah peserta yang ikut dalam pemilu ke depannya adalah dengan memperketat aturan pembentukan partai. Misalnya dengan memperbesar jumlah syarat anggota pembentukan parpol di tiap daerah. Jika memungkinkan malah bisa jadi, pemilu mendatang hanya partai yang lolos PE dan PT yang diperbolehkan ikut pemilu mendatang. Hal ini bukan membatasi hak berkumpul dan berbicara, tetapi agar lebih mengefektifkan pemilu di Indonesia.

Berita terbaru yang hangat diperbincangkan tetang pemilu 2014 mendatang adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (12/4/2012) antara lain menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk disahkan pemerintah. Perubahan yang paling banyak menyulut perdebatan dan menyita perhatian publik adalah ketentuan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang akhirnya disepakati 3,5 persen dan berlaku secara nasional. Naik satu persen dibandingkan ketentuan sebelumnya.

Sementara ketentuan-ketentuan lain yang juga krusial pada umumnya sama seperti yang diterapkan pada Pemilu 2009, seperti sistem proporsional terbuka, alokasi jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk DPR sebanyak 3-10 kursi dan DPRD 3-12 kursi, serta metode penghitungan suara atau konversi suara menjadi kursi dengan sistem kuoto murni (hare quote).

Dengan menetapkan PT 3,5 persen, upaya untuk menyederhanakan parpol tidak terpenuhi. Karena pengalaman tiga Pemilu (1999, 2004, dan 2009) menunjukkan, masih cukup banyak parpol yang meraih suara di atas 3,5 persen.

Berbeda misalnya, jika PT ditetapkan 5-10 persen maka siapa pun yang akan mendirikan parpol baru (terutama yang disebabkan karena kecewa terhadap partai-partai yang ada) akan berpikir seribu kali. Dengan tidak mudahnya mendirikan parpol baru (untuk ikut pemilu) maka sumberdaya para politisi akan terfokus pada upaya-upaya untuk memperbaiki parpol yang sudah ada.

Dengan adanya penyederhanaan parpol secara praktis akan memperjelas kontensasi fraksi di parlemen. Kebijakan nilai ambang batas parlemen justru akan memperjelas “jenis kelamin” parpol yang ada, yang dapat diklasifikasikan ke dalam 5 jenis kelamin ideologi besar, yaitu parpol berideologi Islam tradisionalis, Islam modern, nasionalis kiri dan populis, nasionalis kanan, dan nasionalis tengah.

 

Referensi:

  1. Kalla, Yusuf, dkk. 2004. Pergulatan Partai Politik Di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
  2. “Undang-undang PARPOL dan Undang-undang PEMILU”
  3. PH. D, Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
  4.  Syukri, Iman. 2012. Penyederhanaan Parpol dalam Konstitusi. Jurnal Nasional, (Online), Hal. 6, (http://www.jurnas.com/halaman/6/2012-08-31/219741, diakses 26 November 2012).
  5. Budiardjo, Miriam. 2000. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
  6. Asshiddiqie, Jimly.  2006. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstituusi .Jakarta: Konstitusi Press.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s