SISTEM PEMILU

Dalam ilmu politik dikenal beberapa Sistem Pemilihan Umum, akan tetapi pada umumnya berkisar pada prinsip pokok, antara lain :

1.Sistem Pemilihan Umum Distrik

Sistem distrik biasa disebut juga single member constituency tetapi ada juga yang memakai istilah single member district untuk menyebut sistem ini. Pada intinya, sistem distrik merupakan sistem pemilihan dimana suatu negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga perwakilan.

Dengan demikian, satu distrik akan menghasilkan satu wakil rakyat. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik, maka akan menjadi wakil rakyat terpilih. Sedangkan kandidat yang memperoleh suara lebih sedikit, maka suaranya tidak akan di perhitungkan atau dianggap hilang walau sekecil apapun selisih perolehan suara yang ada. Sehingga dikenal istilah the winner takes all.

Sistem distrik memiliki variasi, yakni :

  • firs past the post : sistem yang menggunakan single member district dan pemilihan yang berpusat pada calon, pemenangnya adalah calon yang memiliki suara terbanyak.
  • the two round system : sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai landasan untuk menentukan pemenang pemilu. hal ini dilakukan untuk menghasilkan pemenang yang memperoleh suara mayoritas.
  • the alternative vote : sama seperti firs past the post bedanya para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preverensinya melalui penentuan ranking terhadap calon-calon yang ada.
  • block vote : para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon yang terdapat dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon-calon yang ada.

Sebagai sebuah sistem, sistem distrik memiliki kelebihan dibandingkan dengan sistem lainnya. Kelebihan tersebut diantaranya:

  1. Sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai, karena kursi kekuasaan yang diperebutkan hanya satu.
  2. Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat dihambat, bahkan dapat mendorong penyederhanaan partai secara alami.
  3. Distrik merupakan daerah kecil, karena itu wakil terpilih dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya, dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih akrab.
  4. Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen.
  5. Jumlah partai yang terbatas membuat stabilitas politik mudah diciptakan

Selain kelebihan-kelebihan tersebut, sistem ini juga memiliki kelemahan, diantaranya:

  1. Ada kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai, hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa.
  2. Partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini membuat banyak suara terbuang.
  3. Sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat heterogen dan pluralis.
  4. Wakil rakyat terpilih cenderung memerhatikan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasional.

2. Sistem Pemilihan Umum Proporsional

Sistem proporsional lahir untuk menjawab kelemahan dari sistem distrik. Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitu pun sebaliknya.

Sistem proporsional juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh partai politik tersebut. Karena adanya perimbangan antara jumlah suara dengan kursi, maka di Indonesia dikenal Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). BPP merefleksikan jumlah suara yang menjadi batas diperolehnya kursi di suatu daerah pemilihan. Partai politik dimungkinkan mencalonkan lebih dari satu kandidat karena kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan lebih dari satu.

Ada dua macam sitem di dalam sistem proporsional, yakni ;

  • list proportional representation : disini partai-partai peserta pemilu menunjukan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada.
  • the single transferable vote : para pemilih di beri otoritas untuk menentukan preferensinya. Pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota.

Kelebihan-kelebihan sistem proporsional diantaranya adalah:

  • Dianggap lebih mewakili suara rakyat karena perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen.
  • Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang, hingga partai kecil dan minoritas bisa mendapat kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakili masyarakat heterogen dan pluralis.

Kekurangan-kekurangan sistem proporsional diantaranya:

  • Berbeda dengan sistem distrik, sistem proporsional kurang mendukung integrasi partai politik. Jumlah partai yang terus bertambah menghambat integrasi partai.
  • Wakil rakyat kurang akrab dengan pemilihnya, tapi lebih akrab dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk memilih wakilnya di parlemen.
  • Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi mayoritas. Hal ini menyebabkan sulitnya mencapai stabilitas politik dalam parlemen, karena partai harus menyandarkan diri pada koalisi.

 

3. Sistem Pemilihan Umum Semi Proporsional

(Gabungan Distrik dan Proporsional)

 Sistem gabungan antara distrik dan proporsional dan setengah dari anggota Parlemen dipilih melalui sistem distrik dan setengahnya lagi dipilih melalui sistem proporsional. Sehingga adanya keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.

 

PERBEDAAN POKOK ANTARA SISTEM DISTRIK DAN PROPORSIONAL

Adalah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

 

SISTEM PEMILU YANG COCOK DITERAPKAN DI INDONESIA MENURUT KELOMPOK KAMI:

Sistem pemilu distrik, menurut kami tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan pada uraian sistem kepartaian diatas. Masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam latar belakang dan kebutuhannya, sehingga harus diwakili oleh anggota parlemen yang berbeda pula. Sementara dalam sistem pemilu distrik, anggota parlemen yang terpilih adalah tunggal. Wakil tunggal tidak akan bisa mewakili aspirasi atau kebutuhan yang beraneka ragam.

Sistem pemilihan proporsional juga menurut kami kurang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Dalam sistem proporsional, perolehan suara partai secara nasional akan sama dengan perolehan kursi di parlemen. Hal tersebut sangat berbahaya apabila suara sebuah partai secara nasional lebih dari 50 persen, yang juga akan diikuti oleh kursi parlemen yang lebih dari 50 persen. Suara atau aspirasi partai atau wakil rakyat lain tidak akan terakomodasi secara baik. Hal tersebut karena partai pemenang pemilu akan tetap menang juga bila diadakan voting dalam menentukan suatu kebijakan. Sehingga kebijakan yang akan diambil berpotensi untuk tujuan kepentingan kelompok atau partai yang menang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sistem yang cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah sistem semi proporsional. Sistem ini merupakan gabungan antara sistem distrik dan sistem proporsional. Dalam sistem ini, terdapat daftar-daftar calon seperti pada sistem proporsional yang digabungkan dengan sistem distrik. Melalui sistem ini, maka kemungkinan terpilihnya calon legislatif yang kuat dari kaum minoritas. Dalam sistem semi proporsional, yang akan menjadi anggota legislatif terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak, bukan yang bernomor urut kecil. Melalui sistem ini pulalah, sebuah partai akan memiliki daerah basis massa yang absolute. Hal tersebut karena sistem semi proporsional memberi peluang untuk terpilihnya lebih dari satu calon dari satu partai dalam saru distrik. Itulah beberapa alasan, mengapa kami berpendapat bahwa sistem semi proporsional-lah yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia.


REFERENSI

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Kencana

http://ahmadhariantosilaban.blogspot.com/2011/06/sistem-kepartaian-dan-sistem-pemilu.html

http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2262571-pemilu-sistem-distrik-dan-sistem/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s