KONSOLIDASI DEMOKRASI

Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik.

Larry Diamond, dalam bukunya Developing Democracy toward Consolidation (1999), mengungkapkan definisi konsolidasi demokrasi sebagai persoalan bagaimana merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Lanjutnya, konsolidasi demokrasi menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, percaya bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat mereka.

Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi yaitu :

1. lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan mau pun masyarakat politik (O’Donnel dan Schmitter, 1993: 24-6).

Adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatan dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi.

 

Alasan Mengapa Konslidasi Demokrasi Perlu Dilakukan Adalah :

Untuk membangun rezim demokratis yang kuat dan melembaga setelah runtuhnya rezim otoriter. Setelah rezim otoriter berakhir, situasi politik tidak menentu (chaos), fragmentasi sipil, militer frustrasi dan merasa terpojokan atas perannya mendukung regime masa lalu dan norma, aturan dan prosedur (rule of the game) baru yang mewakili sistem demokrasi belum terbentuk. Itulah sebabnya konflik-konflik menjadi terbuka dan sulit dikendalikan mengingat penguasa baru belum punya pijakan politik yang bisa absah diterima semua kelompok politik guna melembagakan konflik-konflik politik yang muncul.

Dengan demikian, tahapan berikutnya yang dilakukan penguasa demokrratis baru setelah pemerintahan otoriter runtuh adalah dibangunnya rezim demokratis yang meliputi nilai, norma dan institusi demokrasi serta pengkonsolidasian rezim demokratis baru (Huntington 1995:45).

 

Asumsi Di Balik Perlunya Konsolidasi Demokrasi Adalah :

1. Lemahnya kekuatan-kekuatan sipil demokrasi, yang di awal keruntuhan rezim otoriter tercerai-berai akibat pandangan politik yang beragam, mereka berangkat dari kepentingan dan motivasi serta ideologi politik yang juga berbeda.

2. Visi elite menyangkut prioritas kebijakan-kebijakan politik apa yang harus diambil di era transisi belum terbentuk atau kalau pun ada masih cenderung terpolarisasi. Mengutip pendapat Chalmers Johnson, dalam era perubahan politik, khususnya revolusi dan reformasi politik besar, ketidakseimbangan selalu muncul yakni suatu situasi di mana nilai-nilai, persepsi-persepsi atau kepercayaan-kepercayaan para elite politik, masyarakat, institusi-institusi politik dan sistem ekonomi tidak tersinkronisasi dan tidak saling memperkuat. Dengan situasi tersebut, konflik-konflik politik acapkali berlangsung terbuka.

Prioritas politik menyangkut arah transisi demokrasi menjadi faktor penting yang harus disepakati oleh para elite politik. Dalam permasalahan ini (transisi demokrasi), kata reformasi politik menjadi substansial karena tujuan selama fase transisi adalah menghadirkan regim politik baru dengan prioritas kebijakan-kebijakan reformasi politik besar. Kebijakan-kebijakan reformasi politik besar ini meliputi empat aspek (Michael dan Dickson 1998:4-5).

 

Faktor Yang Menyebabkan Kegagalan Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia :

Pertama, proses konsolidasi demokrasi masih terpusat pada struktur-elite. Di Indonesia sendiri, elite politik yang ada masih tercerai-berai tanpa ada visi dan komitmen bersama untuk membangun demokratisasi yang lebih substansial. Konsolidasi demokrasi oleh elite dimaknai sebagai kompromi politis memperebutkan kekuasaan bukan sebagai kekuatan transformatif yang memperjuangkan nasib rakyat. Fenomena pelacuran politik ini dapat kita amati pada pemilu legislatif dan pilpres kemarin. Meskipun dilakukan secara langsung, dalam arti rakyat yang menentukan, tapi tetap saja yang berperan penting adalah elite dan partai politik. Bukannya konsolidasi demokrasi yang terjadi melainkan konsolidasi elite untuk mempertahankan status quo.

Kedua, penghambat terjadinya konsolidasi demokrasi yang matang adalah intervensi politik militer dan persoalan birokrasi nasional. Realitas politik di Indonesia sejak orde lama, orde baru sampai era reformasi sekarang ini belum mampu menghapus peran militer yang masih menancapkan kukunya dalam konfigurasi politik nasional. Dengan dalih stabilitas pertahanan dan keamanan negara militer masih bermain politik untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar lagi. Pencalonan presiden dari kalangan militer pada pemilu 2004 dapat menjadi indikasi bahwa militer belum sepenuh hati mereformasi dirinya.

Ada Beberapa Hal Pokok Yang Perlu Diketengahkan Agar Konsolidasi Demokrasi Memiliki Keterkaitan Yang Makin Kokoh Dengan Peningkatan Kemakmuran Rakyat :

 

Pertama, perlunya upaya untuk memperkokoh sistem ekonomi nasional yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Sasaran utamanya adalah meningkatnya kemandirian ekonomi nasional. Ketergantungan ekonomi yang cukup besar selama beberapa dekade terhadap bantuan dana luar negeri untuk membiayai pembangunan harus dibenahi karena cenderung menjadi penghambat bagi upaya peningkatan demokrasi ekonomi. Pemerintah yang demokratis diharapkan mampu melakukan upaya-upaya inovatif yang sungguh sungguh dan berkelanjutan untuk meningkatkan mobilisasi dana dari dalam negeri sendiri.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia secara besar-besaran perlu pula dikonsentrasikan pada upaya peningkatan produktifitas dan efisiensi. Selain itu, peran APBN yang selama ini cenderung masih menjadi andalan dalam membiayai pembangunan nasional harus lebih diimbangi oleh sumber-sumber swasta dan masyarakat luas.

Perekonomian dan pelaku-pelaku ekonomi dalam sebuah demokrasi yang terkonsolidasi tidak dapat dikelola berdasarkan ekonomi komando, namun sebaliknya tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar yang murni. Ekonomi komando seringkali mengakibatkan timbulnya rasa ketidakadilan dan ketidak-efisienan dalam perekonomian. Sebaliknya pada perekonomian yang sepenuhnya mengacu pada mekanisme pasar yang murni dapat terjadi kegagalan pasar. Oleh karena itu, untuk mendukung terciptanya rasa keadilan dan efisiensi, serta menjamin berjalannya perekonomian seperti yang diharapkan, diperlukan demokrasi yang terkonsolidasi. Dengan demikian, perlu dilakukan pemberdayaan kekuatan-kekuatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan dukungan kuat dari parlemen dan pemerintah, dengan menerapkan strategi bersama yang pro-kemandirian ekonomi.

Kedua, adanya rekonsiliasi nasional secara serius dan terlembaga. Dewasa ini, sejak berakhirnya Orde Baru pada 1998, polarisasi kekuatan politik sipil masih cenderung ke arah menguatnya ikatan politik tradisional yang bersifat sempit, seperti aliran-aliran sempit agama dan simbol-simbol kedaerahan. Kecenderung ini tidak mendukung kehidupan demokrasi politik secara modern. Hal ini masih terus terlihat dalam orientasi kehidupan partai-partai politik dan gerakan-gerakan kemasyarakatan pada umumnya.

ICMI sebagai gerakan intelektual keagamaan diharapkan mampu memberikan pencerahan ke arah rasionalisasi ajaran-ajaran penting keagamaan yang menyangkut kehidupan kemasyarakatan untuk kemaslahatan semua orang, terutama dalam upaya mencari alternatif-alternatif pemikiran-pemikiran ekonomi yang berorientasi kerakyatan. Bukankah Islam merupakan rahmat bagi semesta alam.

Destabilitas politik dapat mudah sekali dipicu oleh pertentangan dari kelompok-kelompok tradisional yang seringkali kurang rasional secara politik. Pertentangan ataupun konflik antara parpol dan organisasi masyarakat yang berorientasi pada ikatan tradisional seringkali bertentangan dengan kepentingan nasional yang memerlukan stabilitas politik dan ekonomi. Padahal stabilitas politik merupakan salah satu kunci dari pemulihan perekonomian dan selanjutnya pengembangan sistem perekonomian yang pro-masyarakat banyak.

Ketiga, penegakan supremasi hukum, yang pada satu sisi berarti memperkuat independensi lembaga peradilan dan membersihkan lembaga-lembaga penegakan hukum dari KKN. Pada sisi lain, penegakan supremasi hukum bermakna melakukan reformasi sistem hukum dan perundang-undangan nasional serta memperkuat kepastian hukum bagi semua pihak yang memerlukannya.

Konstitusi dan perundang-undangan sudah harus mampu merumuskan perimbangan antara penguasaan negara atas perekonomian dan swasta, terutama dalam hal industri-industri vital dan strategis, atau kalau tidak dikuasai namun diregulasi secara memadai untuk mengoptimalkan fungsi sosial. Sedangkan untuk swasta nasional dan asing, kepastian hukum dan aturan main mesti dijalankan secara konsisten dan berkeadilan.

Konsolidasi demokrasi tanpa adanya dukungan supremasi hukum merupakan sesuatu yang hampir mustahil dilakukan. Salah satu sasaran dari konsolidasi demokrasi dalam jangka panjang adalah terwujudnya negara hukum (rechtsstaat). Kegagalan menarik investasi asing serta tingginya biaya ekonomi karena korupsi, produktivitas dan efisiensi yang rendah, berawal dari tidak adanya kepastian hukum, diperparah oleh sistem hukum dan perundangundangan yang seringkali bertentangan satu sama lainnya. Tidak adanya kepastian hukum juga mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan diskriminasi dan manipulasi hukum dalam menangani kasus-kasus sengketa ekonomi dan niaga serta kasus-kasus korupsi berskala besar maupun kecil.

Keempat, yang tidak kurang penting adalah diwujudkannya penyelenggaraan negara secara transparan dan akuntabel, serta partisipasi politik secara nyata dari masyarakat terhadap perumusan-perumusan kebijakan publik. Aparatur negara diharapkan memiliki standar kemampuan minimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program pemerintah terpilih, bersih dari korupsi, dan efektif dalam melaksanakan tugas profesinya, berdasarkan asas the right man on the right place. Baik aparatur birokrasi sipil maupun militer harus dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya berdasarkan prinsipprinsip good governance dan ketentuan perundang-undangan serta hukum positif.

Konsekuensi sebagai pelayan masyarakat (public servant) adalah perlunya netralitas dalam politik. Hal ini tentu bukan berarti para pejabat publik dan birokrasi kehilangan hak politik sebagai warganegara. Aparatur birokrasi diharapkan memiliki dan dapat menggunakan hak suaranya secara penuh dalam memilih wakil-wakilnya di parlemen dan memilih kepala negara/pemerintahan. Aparatur penyelenggaraan negara diharapkan tidak merangkap pekerjaan profesi politik dalam sistem kepartaian pada saat sedang menduduki jabatan di birokrasi.

Kelima, yang seringkali agak diremehkan, padahal sangat menentukan eksistensi demokrasi yang mandiri adalah perlunya politik luar negeri dan kerjasama internasional yang lebih terfokus pada upaya mendukung pemulihan dan pengembangan sistem perekonomian nasional yang lebih mandiri, dengan ujung tombak diplomasi internasional yang pro-aktif. Kelemahan diplomasi Indonesia selama ini sudah banyak menyebabkan kerugian dan kekalahan dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta banyak menyebabkan kesengsaraan yang tidak perlu bagi warganegara Indonesia di luar negeri. Sebagai contoh, masalah sengketa pulau di daerah perbatasan yang gagal dimenangkan serta tragedi terusirnya ratusan ribu TKI serta perlindungan hukum yang lemah atas pekerja Indonesia di luar negeri adalah karena lemahnya diplomasi.

 

Kesimpulan

Antara kemandirian dan kewibawaan politik yang demokratis dengan upaya untuk menggapai kesejahteraan dan kemandirian ekonomi merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Setelah sepuluh tahun reformasi, maka seyogyanya proses konsolidasi demokrasi kita sebagai bangsa yang besar dan plural ini, senantiasa terus-menerus kita tingkatkan. Demokrasi harus workable, berjalan dengan semestinya dan berkualitas. Jangan sampai kita mundur ke belakang, kembali ke sistem yang tidak demokratis, tetapi jangan sampai pula demokrasi kita berjalan tanpa terkelola dengan baik. Demokrasi kita harus memberi nilai tambah dan berkah, bukan sebaliknya.

Referensi:

http://mkp.fisip.unair.ac.id

http://www.bappenas.go.id/node/168/3404/konsolidasi-demokrasi-solusi-persoalan-bangsa/

http://politik.kompasiana.com/2012

http://sudarmika-undwi.blogspot.com/2012/01/peranan-partai-politik-dalam.html

http://simpuldemokrasi.wordpress.com/2009/08/26/rakyat-dan-konsolidasi-demokrasi-2/

http://juwonosudarsono.com/wordpress/?p=39

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s