Kebijakan Pemerintah: Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T)

Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T, adalah Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia. Program ini meliputi (1) Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dengan Kewenangan Tambahan (PPGT), (2) Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T), (3) Program Kuliah Kerja Nyata di Daerah 3T-dan PPGT (KKN-3T PPGT), (4) Program Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi Kolaboratif (PPGT Kolaboratif), (5) Program S-1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (S-1 KKT). Program-program tersebut merupakan jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T.

 

 

PENGERTIAN

Program SM-3T adalah Program Pengabdian Sarjana Pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun sebagai penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan Program Pendidikan Profesi Guru.

 

TUJUAN

  1. Membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan terutama kekurangan tenaga pendidik.
  2. Memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidikan sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, serta memiliki jiwa ketahanmalangan dalam mengembangkan pendidikan pada daerah-daerah tergolong 3T.
  3. Menyiapkan calon pendidik yang memiliki jiwa keterpanggilan untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik profesional pada daerah 3T.
  4. Mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

 

RUANG LINGKUP SM-3T

  1. Melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan bidang keahlian dan tuntutan kondisi setempat.
  2. Mendorong kegiatan inovasi pembelajaran di sekolah.
  3. Melakukan kegiatan ekstra kurikuler.
  4. Membantu tugas-tugas yang terkait dengan manajemen pendidikan di sekolah.
  5. Melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung program pembangunan pendidikan di daerah 3T.
  6. Melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan.

 

LANDASAN YURIDIS

  1. UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
  5. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
  6. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
  7. Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
  8. Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan.
  9. Kepmendiknas Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan LPTK Penyelenggara PPG bagi Guru Dalam Jabatan.
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 64/DIKTI/Kep/2011 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Berkewenangan Ganda).
  11. Keputusan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2788/E4.6/2011 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T).

 

DAERAH SASARAN

Daerah Sasaran program ini adalah kabupaten yang termasuk kategori daerah 3T di empat provinsi, yaitu Provinsi Aceh, NTT, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua. Kabupaten yang ditetapkan sebagai sasaran Program SM-3T adalah kabupaten yang telah memberikan respon terhadap Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia.

 

  1. Provinsi Aceh
    1. Kabupaten Simeulue
    2. Kabupaten Aceh Singkil
    3. Kabupaten Aceh Selatan
    4. Kabupaten Aceh Timur
    5. Kabupaten Aceh Besar
    6. Kabupaten Aceh Barat
    7. Kabupaten Gayo Lues
    8. Kabupaten Pidie Jaya
  2. Nusa Tenggara Timur
    1. Kabupaten Sumba Timur
    2. Kabupaten Kupang
    3. Kabupaten Alor
    4. Kabupaten Lembata
    5. Kabupaten Flores Timut
    6. Kabupaten Ende
    7. Kabupaten Ngada
    8. Kabupaten Manggarai
    9. Kabupaten Rote Ndao
    10. Kabupaten Manggarai Timur
  3. Sulawesi Utara: Kabupaten Talaud
  4. Papua:
    1. Kabupaten Asmat
    2. Kabupaten Biak Numfor
    3. Kabupaten Boven Digoel
    4. Kabupaten Deiyai
    5. Kabupaten Dogiyai
    6. Kabupaten Intan Jaya
    7. Kabupaten Jayapura
    8. Kabupaten Jayawijaya
    9. Kabupaten Keerom
  1. Kabupaten Kepulauan Yapen
  2. Kabupaten Lanny Jaya
  3. Kabupaten Mamberamo Raya
  4. Kabupaten Mamberamo Tengah
  5. Kabupaten Mappi
  6. Kabupaten Merauke
  7. Kabupaten Mimika
  8. Kabupaten Nabire
  9. Kabupaten Nduga
  10. Kabupaten Paniai
  11. Kabupaten Pegunungan Bintang
  12. Kabupaten Puncak
  13. Kabupaten Puncak Jaya
  14. Kabupaten Sarmi
  15. Kabupaten Supiori
  16. Kabupaten Tolikara
  17. Kabupaten Waropen
  18. Kabupaten Yahukimo
  19. Kabupaten Yalimo
  20. Kota Jayapura
  21. Kabupaten Teluk Wondama
  22. Kota Sorong
  1. Papua Barat:
    1. Kabupaten Fakfak
    2. Kabupaten Kaimana
    3. Kabupaten Manokwari
    4. Kabupaten Maybrat
    5. Kabupaten Raja Ampat
    6. Kabupaten Sorong
    7. Kabupaten Sorong Selatan
    8. Kabupaten Tambrauw
    9. Kabupaten Teluk Bintuni

Di luar daerah tersebut di atas dimungkinkan untuk menjadi daerah sasaran program ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagai daerah 3T.

PESERTA

Adapun SM-3T ini dilaksanakan oleh para sarjana dari bidang kependidikan. persyaratan utama peserta adalah lulusan S1 kependidikan lima tahun terakhir (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) dari program studi yang terakreditasi dan memiliki bidang keahlian sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan. Selain itu, ber-IPK minimal 2,75, berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, bebas narkotik yang dibuktikan oleh pejabat berwenang, dan berkelakuan baik dengan surat keterangan polisi. Pendaftar juga harus belum menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti program ini, memiliki motivasi dan semangat pebdian tinggi, mampu beradaptasi, dan diutamakan yang memiliki pengalaman organisasi kemahasiswaan/UKM.

 

JENIS KEBIJAKAN PUBLIK APAKAH PROGRAM SM-3T INI?

Program pemerintah SM-3T ini menurut kelompok kami tergolong jenis kebijakan publik DISTRIBUTIVE POLICIES. Karena dalam program ini jelas sekali kita temukan fakta bahwa pemerintah berusaha sedemikian rupa menghadirkan para tenaga pendidik yang kompeten dari daerah Jawa untuk dikirim ke daerah-daerah 3T guna memberi layanan pendidikan yang bermutu dan memadai bagi daerah-daerah yang membutuhkan.

Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, anak-anak bangsa yang menggantungkan cita-cita tingginya untuk menjadi anak bangsa yang berprestasi dapat tersalurkan dengan baik, terfasilitasi, dan mendapat perhatian maksimal dari pemerintah.

Kami sangat mendukung program pemerintah ini, karena pengaruh dan dampak dibidang pendidikan, penanaman moral, nasionalisme, kesatuan dan persatuan yang ditimbulkan dengan adanya program ini begitu besar dan berarti bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah 3T.

 

AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PROSES MENDIDIK DI DAERAH 3T:

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia
  2. Dirjen Dikti
  3. Universitas-Universitas di Indonesia yang mengirimkan masing-masing mahasiswanya untuk berperan aktif dalam program SM-3T
  4. Para sarjana yang telah dinyatakan lulus untuk melaksanakan program SM-3T
  5. Masyarakat daerah 3T
  6. Peserta didik dimasing-masing sekolah yang dijadikan target program SM-3T

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s